Dengan yang terhormat Bapak Ir. H Joko Widodo Presiden Republik Indonesia saya menulis surat Ini dengan hati sedi dan pilu melihat penjajahan, penindasan, tindakan ketidakadilan dan pembodohan terhadap Rakyat Indonesia di Musih Rawas Utara oleh PT AMR MURATARA. PT . MAS MURATARA yang tidak menggunakan Paraturan Presiden Nomor 148 tahun 2015, Undang-undang No 5 Tahun 1960, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 1975 tentang ketentuan-ketentuan pembebasan Lahan Dan Peraturan Geburnur sumatra selatan Nomor. 40 tahun 2017 tentang Pembebasan Lahan tanah dan tanam tumbuh yang sah. maka terbenak dalam hati untuk menulis Surat melalui web di bawa ini. kepada Bapak Ir. H Joko Widodo Presiden Republik Indonesia.
Bapak Ir. H Joko Widodo Presiden Republik Indonesia yang Kami Hormati, Haruskah kita biarkan PT . AMR MURATARA, PT MAS dan perusahan SWASTA lainnya Di Rebublik Indonesia di Dalam Bidang Perkebunan menjajah rakyat Indonesia dengan cara menfaatkan orang orang dalam negeri yang menuhankan uang dan mobilitas semata dengan cara menindas, membodohi dan menakuti Masarakat untuk mendapatkan lahan dan PT AMR Dan MAS juga tidak mengikuti Paraturan Presiden Nomor 148 tahun 2015, Undang-undang No 5 Tahun 1960, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 1975 tentang ketentuan-ketentuan pembebasan Lahan Dan Peraturan Geburnur Sumatra selatan Nomor. 40 tahun 2017 tentang Pembebasan Lahan tanah dan tanam tumbuh yang sah.
Bapak Ir. H Joko Widodo Presiden Republik Indonesia yang Kami Hormati, hentikan Atau Ketegasan kepada PT AMR dan PT MAS lainnya yang tidak mengikuti aturan indonesia yang sah hal itu tidak berprikeadilan bagi Rakyat Indonesia Tidak Sesuai dengan Isi Undang undang 1945.
Bapak Ir. H Joko Widodo Presiden Republik Indonesia yang kami Hormati, bantu Masarakat atau kami saling membunuh sasama rakyat indonesia sendiri karena tuannya Berada Luar Negeri ( Negara Belgia) indonesia tumpa daraku dan rumahku dan aku tidak mau dijajah oleh orang Asing.
Bapak Ir. H Joko Widodo Presiden Republik Indonesia yang Kami Hormati, Untuk apa Pemerintah Republik Indonesia membuat Undang-undang, Peraturan Presiden, Peraturan Geburnur tentang pemebebasan tanah dan tanam tumbuh untuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahan Swasta yang mengeluar mengelotorkan uang milyaran rupiah untuk membuatnya kalau rakyat masi dibodohi dan dijajah oleh Perusahan Agro Muara Rupit milik orang asing dan Perusahan Swasta lainnya dengan menfaatkan orang Indonesia yang menuhankan Uang Dan Mobilitas semata.
Bapak. Ir H Joko Widodo Presiden Kami Republik Indonesia Kami Hormati' tolong tinjau, teliti PT AMR Muratara dan Perusahan Swasta Lainya Yang sewenang Wenang Tidak Mengikuti Aturan Negara Republik Indonesia yang Sah, beri sangsi yang tegas.
Bapak Ir. H Joko Widodo Presiden Republik Indonesia Yang kami Hormati' Akan Kami perangi perusahan Asing yang tidak mengikuti peraturan yang sah walaupun darah taruhannya karena Kami tidak mau dijajah dan di bodohi oleh perusahan asing. Negara Indonesia bukan milik orang asing tapi milik rakyat Indonesia. Mohon Masukan / bantuannya saudara2ku Universitas Muhammadiyah Malang, Organisasi IMM, HMI, ikatan Anak Sumbah Malang, Ikatan Anak Maluku Malang dan saudara2ku Muratara dan terhadap saudara2 ku yang sudah perna meneliti tolong kirim isi putusannya keimel dripandri@yahoo.com atas partisipasinya saya ucapkan Jazakumullah.
Demikian surat ini kami Buat dengan sebenarnya dan apabilah ada kesalahan dalam tutur kata. Mohon Maaf yang sebesar-besarnya .
pada tanggal 06 - 12 - 2018
SUPANDRI MUSIH RAWAS UTARA
indonesia tumpa daraku,.. rumahku,...Surgaku dan aku tidak mau dijajah oleh orang-orang Asing.
PT AGRO MUARA RUPIT
(SIPEF GROUP)
KABUPATEN MUSI RAWAS
PROVINSI SUMATERA SELATAN
INDONESIA
RINGKASAN PERENCANAAN DAN MANAJEMEN
DESEMBER 2013
MUARA RUPIT – MUSI RAWAS, INDONESIA
Summary Report of Planning and Management
PT AGRO
1. Ringkasan bisnis plan
PT Agro Muara Rupit adalah perusahaan yang didirikan di Indonesia untuk pengembangan
dari konsesi baru seluas 4.811 ha menjadi perkebunan kelapa sawit, petani kecil yang terkait
(plasma). Konsesi ini terletak di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Sumatra Selatan. Status lahan adalah "APL" ("penggunaan lahan lainnya", diizinkan untuk
pembangunan) sesuai dengan rencana induk penggunaan lahan pemerintah saat ini.
PT Agro Muara Rupit (PT AMR) adalah anak perusahaan SIPEF, anggota RSPO.
Untuk merencanakan pengembangan ini, PT AMR telah menugaskan penilaian NKT
dilakukan oleh penilai utama yang disetujui oleh RSPO, SEIA, dan kesesuaian tanah
survei. Hasil penilaian HCV dan SEIA diringkas secara terpisah,
dan telah dimasukkan dalam rencana pengembangan. Tinjauan sejawat HCV
penilaian selesai. Tidak ada gambut atau hutan primer di dalam konsesi daerah.
AMDAL (penilaian dampak sosial-lingkungan) telah diterbitkan oleh
Bupati Musi Rawas pada 16 Oktober 2013 (keputusan 667 / KPTS / BLHD / 2013), serta
Izin Tautanungan pada 18 Oktober 2013 (keputusan 668 / KPTS / BLHD / 2013) dan
Izin Usaha Perkebunan (Izin Operasional Perkebunan) pada 21 Mei 2013 (keputusan
443 / KPTS / DISBUN / 2013). HGU (judul penggunaan lahan) akan diproses setelah itu,
sesuai peraturan Indonesia.
Penduduk setempat telah diberitahu tentang niat perusahaan dan a
FPIC yang didokumentasikan telah dilakukan, dengan sesi informasi berkelanjutan masih
sedang dilaksanakan seperlunya.
Dokumen referensi
Laporan Penilaian SEIA: Penilaian SEIA PT Agro Muara rupit tanggal
Juli 2013 dilakukan dan disiapkan oleh PT Sonokeling Akreditas Nusantara
(PT SAN), Bogor, Indonesia.
Laporan Penilaian HCV: Penilaian HCV PT Agro Muara Rupit tanggal
Juli 2013 telah dilakukan dan disiapkan oleh penilai yang disetujui oleh RSPO dari PT
Sonokeling Akreditas Nusantara (PT SAN), Bogor, Indonesia.
Survei Tanah dan Kesesuaian: “Survei tanah pengintaian terperinci dan kelapa sawit
laporan penilaian kesesuaian PT Agro Muara Rupit di Kabupaten Musi Rawas
Palembang, Sumatera, Indonesia ”oleh JH Agriculture Services, Juni 2013.
• Izin Lokasi No. 224 / KPTS / BPM-PTP / 2013 dari Bupati Bangka Belitung
Musi Rawas, tertanggal 18 Maret 2013.
HCV Resource Network toolkit Indonesia, 2008.
Peraturan Pemerintah Indonesia terkait dengan manajemen konservasi dan
pemantauan, IUCN Redlist, CITES dan PP No 7 tahun 1999
PT Agro Muara Rupit merencanakan peta manajemen.
Peta lokasi (tingkat lanskap).
Penilaian Dampak Sosial dan Lingkungan ("AMDAL") dan Lingkungan
Izin ("Izin Linkungan") No. 667 / KPTS / BLH / 2013 tanggal 16 Oktober 2013, dan
668 / KPTS / BLH / 2013 tertanggal 18 Oktober 2013 disetujui oleh Bupati Musi
Rawas.
Nomor Perusahaan Terdaftar (“Daftar Daftar Perusahaan”): No. 06055012241.
Nomor Pendaftaran Pajak ("NPWP"): No. 03.096.352.4-121-000.
Izin Operasional Perkebunan (“Izin Usaha Perkebunan-IUP”): Tidak.
433 / KPTS / DISBUN / 2013 tanggal 21 Mei 2013 disetujui oleh Bupati Musi
Rawas.
Judul Tanah dan Izin yang Digunakan Kayu sedang berlangsung
Peta Kompensasi Tanah PT. Agro Muara Rupit
Tidak ada komentar:
Posting Komentar